Langkah ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak lagi dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan tanggung jawab kolektif lintas bidang yang membutuhkan koordinasi terpadu.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi sejumlah daerah untuk memaparkan strategi dan capaian mereka dalam menjaga stabilitas harga. Namun, daftar daerah yang akan melakukan presentasi disampaikan kemudian oleh pihak Kemendagri.
Pendidikan Anti Korupsi Jadi Agenda Strategis
Menariknya, rakor kali ini tidak hanya berbicara soal angka inflasi dan stabilitas harga. Pemerintah sekaligus meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari penguatan karakter aparatur dan masyarakat.
Program ini melibatkan berbagai elemen pendidikan, mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, organisasi profesi guru seperti PGRI dan Ikatan Guru Indonesia (IGI), hingga lembaga pendidikan usia dini seperti HIMPAUDI, IGTKI, dan IGRA.
Tak hanya itu, perwakilan program Anti Corruption Academy KPK 2024 dan Perisai KPK 2025 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga turut dilibatkan, menandakan bahwa pendidikan anti korupsi diarahkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.
Integrasi isu ekonomi dan pendidikan anti korupsi dalam satu forum ini memperlihatkan pendekatan pemerintah yang semakin komprehensif—bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tata kelola yang bersih dan akuntabel.
