Porostimur.com, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengejar kebutuhan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat ketersediaan RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Keberadaan RDTR dinilai berperan penting dalam mempercepat proses perizinan berusaha dan memberikan kepastian bagi kegiatan investasi.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan kebutuhan RDTR saat ini membutuhkan kapasitas penyelesaian yang lebih besar. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal kementerian, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
572 RDTR Sudah Terintegrasi OSS
Data Kementerian ATR/BPN per 8 September 2026 menunjukkan sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS.
