Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis, Pengajar Psikologi Komunikasi dan Wakil ketua ICMI Jatim
Bahasa adalah rumah bagi pikiran. Dari bahasa, kita dapat membaca cara seseorang memandang dunia, memperlakukan orang lain, dan menggunakan kekuasaan.”
Bangsa tidak hanya dipimpin oleh kebijakan. Bangsa juga dipimpin oleh bahasa. Sebab sebelum rakyat merasakan dampak sebuah kebijakan, mereka terlebih dahulu mendengar kata-kata pemimpinnya. Karena itu, bahasa seorang presiden bukan sekadar ekspresi pribadi. Ia adalah bahasa negara. Ia membawa wibawa lembaga kepresidenan, membentuk etika ruang publik, dan sedikit demi sedikit memengaruhi budaya komunikasi masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik di Indonesia diwarnai oleh sejumlah pilihan kata Presiden Prabowo Subianto seperti “ndasmu”, “bajingan”, “antek asing”, serta ungkapan “nyenyenye”, yang disertai gestur menggebrak meja, menunjuk, menirukan lawan bicara, hingga berjoget di hadapan massa. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai spontanitas dan gaya komunikasi yang lugas. Sebagian lain menilainya sebagai bentuk komunikasi yang kurang mencerminkan martabat seorang kepala negara.
Sebagai pegiat psikologi komunikasi, saya memandang fenomena ini layak dibaca bukan untuk menghakimi pribadi seseorang, melainkan untuk memahami bagaimana bahasa bekerja dalam kepemimpinan dan bagaimana ia dapat membentuk budaya politik. Yang penting untuk dikaji bukanlah kondisi psikologis Presiden—karena hal itu tidak dapat disimplifikasikan hanya dari pidato atau gestur publik—melainkan pola komunikasi yang tampak dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.
