Kini DPRD Maluku Memperbolehkan UMKM Berjualan Di Kantor

oleh -52 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku kini memperbolehkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berjualan di Kantor DPRD Maluku.

Hal ini dilakukan DPRD untuk membantu UMKM dengan memberikan fasilitas ruangan agar dapat digunakan para pelaku usaha sebagai tempat untuk berjualan dan sejak hari ini sudah terdapat beberapa para pelaku usaha yang sudah mulai berjualan.

“Jadi hari ini kan perhatian kita tertuju kepada UMKM, membangun atau memperlancar usaha dari UMKM”, ujar Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Rabu (21/4/2021).

Bodewin menjelaskan, hal ini dilakukan juga dalam rangka untuk menyambut dua tahun kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihimbau untuk dapat berbelanja di warung-warung kecil dan seluruh OPD dapat memberikan fasilitas atau akses kepada UMKM agar dapat berjualan di lingkungan kantor masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

Link Banner

“Untuk menindaklanjuti arahan itu, kami dari Sekretariat DPRD mencoba mengundang ataupun memfasilitasi beberapa UMKM untuk bisa berjualan di kantor DPRD dengan harapan supaya dari apa yang mereka lakukan di sini bisa menambah penghasilan mereka”, ungkapnya.

Baca Juga  Jangan Diplintir Tema Pelurusan Sejarah

Ia menuturkan, jika para pelaku UMKM berkeinginan untuk terus berjualan di Kantor DPRD, maka pihaknya tetap akan memfasilitasi untuk melanjutkan usaha mereka.

“Di sini kan ada pegawai, ada pimpinan anggota DPRD dari sisi pendapatan cukup, mungkin saja mereka bisa menyisihkan sedikit pendapatan untuk berbelanja di teman-teman yang berjualan disini”, terangnya.

Dirinya menambahkan, siapa saja pelaku usaha yang ingin berjualan, diperbolehkan namun akan dibatasi jumlahnya dikarenakan ruangan yang disediakan merupakan ruangan kecil.

“Ada orang yang mau yang mau berjualan disini, boleh tapi tentunya dibatasi karena ruangan yang kita sediakan kecil, jadi kita menyesuaikan saja. Kan di semua OPD sudah dihimbau untuk ni, kalau semua OPD menindaklanjuti arahan Gubernur maka pasti banyak yang terakomodir”, tutupnya. (alena)