KPU Tikep Pastikan Parpol Terverifikasi Secara Adminstrasi dan Faktual

oleh -56 views
Link Banner

Porostimur.com, Tidore – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan bersama Partai Politik di Kota Tikep melakukan rapat bersama untuk memastikan semua parpol terverifikasi secara administrasi dan faktual.

Rapat Koordinasi Persiapan Pendafraran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, berlangsung di Aula Kantor KPU, Jumat (24/6/2022).

Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan, Abdullah Dahlan mengatakan, partai yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut sebanyak 13 partai yang terdiri dari partai lama sebanyak 11, dan partai baru yang mengikuti kompetisi kali ini, yaitu partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara.

“Kalau partai Gelora, sampai saat ini kami belum tahu siapa pengurusnya. Sedangkan Partai lama yang tidak hadir itu, yakni partai Garuda, PKPI, PSI, PPP, dan Demokrat”. katanya.

Abdullah mengungkapkan, pembahasan dalam rapat koordinasi ini, dalam rangka pengenalan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Di mana dengan sistem ini, KPU tidak lagi menerima berkas dalam bentuk hard copy, melainkan mengambil dokumen soft copy lewat aplikasi Sipol.

Baca Juga  Diduga Kehamilan RN Melibatkan Dua Pria Berbeda, Keluarga Suami Minta Polres Halsel Lakukan Tes DNA

Sementara Sipol Parpol sampai saat ini sudah mulai aktif. Namun, Sipol yang berada di KPU dan Bawaslu menunggu peluncuran.

“Kami ini, belum bisa membicarakan lebih detail, karena di daerah masih menunggu peraturan PKPU dari pusat. Akan tetapi peraturan khusus PKUP tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai politik,” ungkap Abdullah.

“Sesuai informasi, bahwa peraturan saat ini masih dalam bentuk draf, dan kami tetap menunggu aturan PKPU dari pusat, karena sudah dibahas di tingkat DPR, tetapi tinggal disahkan,” sambungnya.

Menurutnya, pendaftaran dan verifikasi parpol harus memisahkan ranah dan kewenangan.

“Kalau di tingkat kabupaten/kota tidak melakukan pendaftaran. Karena mendaftar itu sesuai partainya dari pusat, hanya di level kabupaten/kota malakukan verifikasi saja,” katanya.

Baca Juga  Polres Tidore Kembali Lidik Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Trans Tayawi

Misalkan, pendaftaran di KPU selesai, data administrasinya diserahkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi. Di KPU kabupaten/kota ada dua ranah, yaitu verifikasi adiministrasi dan verikasi faktual.

“Untuk verifikasi administrasi yang dikoreksi itu, dokumen dan persyaratan Partai Politik sesuai atau tidak yang ada dalam Sipol, sedangkan verifikasi faktual lebih pada keanggotaan dari partai politik,” ungkapnya.

Abdullah menjelaskan, dalam verifikasi administrasi juga, pihak KPU juga memastikan pengurus dari partai tersebut harus benar-benar memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen.

Berdasarkan verifikasi faktual sesuai putusan MK nomor 55 tahun 2020 ini, tidak lagi diberlakukan bagi partai yang mendapat kursi di Pemilu di tahun 2019, seperti Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, NasDem, dan Golkar yang tidak lagi melakukan verifikasi faktual.

Baca Juga  2 Pemalsu Surat Rapid Antigen di Ambon Dituntut 1,5 tahun

“Jadi yang melakukan verifilasi faktual itu, hanya partai politik di tingkat pusat tidak memiliki kursi,” jelasnya.

Selanjutnya, bahwa untuk menentukan lolos atau tidak dalam verifikasi tersebut, bukan dari KPU. “Kami hanya melakukan rekap dan mengirim ke KPU RI,” paparnya.

Dalam proses verifikasi, kata Andullah, masih ada tahap perbaikan. Namun, berkaitan dengan berapa lama, pihaknya masih menunggu PKPU. Tetapi ada ruang yang dibuka untuk perbaikan bagi setiap partai politik.

“Perbaikan itu, bukan serahkan ke KPU, tapi langsung melalui Sipol. Karena Sipol ini, menjadi alat kerja. Sebab dalam verifikasi administrasi itu, memastikan data tersebut sesuai atau tidak dengan di Sipol,” tambahnya. (len)

No More Posts Available.

No more pages to load.