Lumbung Pangan Nasional

oleh -51 views
Link Banner

Oleh: Made Supriatma, Peneliti Politik dan Militer

Di masa pandemi ini, semua sektor ekonomi terancam. Termasuk pangan. Itulah sebabnya pemerintah menengok kembali program pangan yang pernah ada namun ditinggalkan.

Mungkin Anda masih terlalu kecil untuk tahu bahwa sebelum jatuh, Soeharto pernah bikin program “Sawah Sejuta Hektar.” Bukan. Bukan seperti yang mau dibikin oleh SBY dengan ‘food estate’ di Merauke itu.

Ini Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar. Lokasinya di Kalimantan Tengah. Idenya adalah mengeringkan lahan gambut dengan cara membabat hutannya, menjual kayunya, kemudian membikin kanal-kanal untuk mengatur air, dan menanam padi. Di atas kertas, ini adalah program yang indah. Rakyat kenyang, pemerintah senang.

Link Banner

Kecuali bahwa proyek itu tidak seindah yang dibayangkan. Ekosistem gambut itu sangat berbeda dengan tanah pertanian di Jawa (kita selalu membandingkan segala sesuatu dengan yang di Jawa). Gambut itu kasarnya tumpukan bekas-bekas tanaman yang tebalnya bisa sampai beberapa meter. Dia hasil pembusukan tanaman yang mati, bertumpuk ribuan bahkan jutaan tahun. Harusnya dia jadi batubara. Namun belum jadi. Kalau di Kalimantan, dibawah lapisan gambut ini ada pasir kwarsa berwarna putih. Iya pasir. Yang tidak bisa ditumbuhi apa-apa karena tidak ada unsur hara.

Baca Juga  Juli 2019, Inflasi Bulanan Maluku Menurun

Nah, hutan gambut ini yang menjadi ‘karpet’ sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera (juga di Latin Amerika). Tanaman-tanaman tumbuh diatasnya, akarnya saling menjalin dibawah seperti anyaman, dibawahnya ada lapisan bekas tanaman yang menumpuk.

Hutan ini akan tergenang air selama musim hujan. Dia juga menahan air selama musim kemarau. Nah, bisa Sodara bayangkan bagaimana kalau hutan ini dibabat, kayunya dijual, dan kanal-kanal dibangun? Artinya, hutan dengan lapisan gambut tebal ini akan kering. Dan, gambut ini adalah batubara muda. Bayangkan kalau ia terbakar.

Itulah karakter kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan selama ini. Di permukaan tidak tampak ada kebakaran. Namun, begitu Sodara injakkan kaki di tanah yang tampak keras (solid), Sodara bisa terjeblos beberapa meter dan dibawah api masih membara.

Bencana ekologis akibat pengeringan lahan gambut ini menjadi bencana ekologis yang paling mengerikan. Bukalah berita-berita akhir tahun 1990an tentang kebakaran hutan. Saat itu Indonesia menyumbang asap kebakaran hutan yang amat besar. Abu kebakaran hutan ini melayang hingga Eropa.

Baca Juga  Fauji Umakaapa: Masalah Palang Jalan di Desa Wai Ina Hanya Salah Paham

Salah satunya karena kebakaran di areal gambut proyek mercusuar sejuta hektar tersebut.

Saya pernah melakukan riset tentang kekerasan komunal di wilayah Kalimantan Tengah. Empat puluh ribuan KK yang ditransmigrasi kesana lari tunggang langgang ketika kebakaran. Tunjangan jaminan hidup mereka sudah habis. Tanah mereka tidak menghasilkan karena memang lahan gambut terkenal akan ketidaksuburannya. Soal inilah salah satu, diantara banyak faktor lainnya, yang menyebabkan ketegangan sosial dan akhirnya menjadi kekerasan etnik.

Kini pemerintah kita tergoda lagi untuk meneruskan proyek ini. Mereka kabarnya akan mulai dengan 148 ribu hektar (ingat: 148 ribu hektar!). Pemerintah akan membuat kanal-kanal yang berarti akan mengeringkan lahan-lahan ini.

Proyek kabarnya akan digarap Kementerian Pertanian, PUPR, dan Pertahanan. Kementerian PUPR akan menggali kanal dan menyiapkan secara teknis. Kementerian Pertanian sudah jelas akan menangani aspek pertanian.

Baca Juga  Bagaimana Ramadhan Lindsay Lohan Tahun Ini?

Terus, apa fungsi Kementerian Pertahanan? Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, “Menteri Pertahanan itu, ternyata ada 2 konsep pertahanan. Bisa militer dan non-militer. Ini adalah pertahanan negara non-militer. Beliau terlibat untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi untuk Kementerian Pertahanan itu tenaga kerjanya yang terlatih dan ikut menyiapkan.”

Menarik bukan? Yang saya ingat adalah program pengerahan tenaga kerja non-militer untuk fungsi pertahanan ini pernah dilakukan di wilayah Indonesia pada tahun 1943-45. Program ini kabarnya sukses dalam membantu pertahanan militer. Tenaga kerja dalam proyek itu bernama Romusha.

Kalau jadi dijalankan, proyek Lumbung Pangan Nasional ini akan mengulang dua sejarah. Pertama, sejarah Orde Baru yang mengotaki obsesi bikin sawah jutaan hektar. Kedua, sejarah jaman pendudukan Jepang dengan pengerahan tenaga-tenaga non-militer untuk kepentingan pertahanan.

Kalau Sodara belajar sedikit sejarah, Sodara tahu bagaimana dua program ini berakhir dan apa akibatnya bagi rakyat biasa dan bagi lingkungan. (*)