Porostimur.com, Ambon – Perencanaan dan penganggaran program pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku yang sangat lemah, menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Maluku. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan Jumat kemarin di gedung DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang, Ambon
Menurut Rovik, perencanaan dan penganggaran program pembangunan yang buruk dapat menyebabkan perputaran uang di masyarakat tidak berjalan dengan baik.
“Jika program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN di suatu wilayah sepi, maka akan berkorelasi terhadap angka pengangguran yang bertambah serta lonjakan angka kemiskinan yang signifikan seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Rovik bilang, hingga saat ini, masih terlihat banyak program pembangunan di daerah ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dipaksakan untuk memenuhi keinginan oknum-oknum tertentu.
“Dalam kunjungan reses banyak keluhan, bahwa banyak proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya berharap pemerintah harus bisa melihat skala prioritas, jangan hanya mengikuti keinginan orang per orang, tapi harus mengikuti kebutuhan masyarakat,” ujar Rovik.
Sekretaris Wilayah PPP Maluku itu menegaskan, tingginya angka kemislkinan di Maluku dapat dilihat sebagai salah satu indikator program APBD Pemda lesu alias tidak berjalan dengan maksimal, bisa dikatakan amburadul dan tidak terstruktur.
