Menurutnya, hingga saat ini sektor air minum masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif agar memberikan kepastian hukum bagi perusahaan daerah sekaligus menjamin hak masyarakat memperoleh layanan air bersih yang berkualitas.
Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan penyediaan air bersih tidak boleh dipandang sekadar sebagai urusan teknis, melainkan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Lebih dari sekadar kebutuhan biologis, air bersih adalah hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan bahwa akses terhadap air minum yang aman merupakan hak setiap warga,” ujarnya.
Bupati juga mengutip kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut setiap investasi satu dolar pada penyediaan air minum yang aman dapat menghasilkan manfaat ekonomi antara empat hingga dua belas dolar melalui pengurangan biaya kesehatan, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pendidikan.
Pelayanan Harus Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat
Thaher Hanubun mengatakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat pembangunan infrastruktur air bersih dan kelembagaan Perumda Air Minum sebagai bagian dari investasi kemanusiaan.
Ia mengungkapkan, pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Evav Sejahtera yang semakin profesional telah mengantarkan perusahaan daerah tersebut masuk dalam kategori PDAM Sehat.
