Masohi Jadi Kota, Malteng Pindah ke TNS

oleh -227 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Sesuai syarat pemekaran wilayah yang ditetapkan pemerintah, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) bisa dimekarkan menjadi 3 kabupaten/kota, yakni Seram Utara, Kota Masohi dan Kepulauan Lease.

Dengan dimekarkannya Kota Masohi, otomatis ibukota Kabupaten Malteng pun harus berpindah lokasi, apakah berada di daerah Seram Utara, atau bisa juga berada di daerah Kecamatan Teon Nila Serua (TNS).

Demikian pula halnya dengan Kabupaten Malteng sendiri selaku kabupaten induk, wajib membiayai pembangunan pada wilayah yang baru dimekarkan menjadi daerah otonom baru (DOB) itu hingga beberapa waktu ke depan.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Drs Darul Kutni Tuhepaly, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Kamis (27/6).

Dengan berubahnya lokasi ibukota Kabupaten Malteng, akunya, tidak berpengaruh kepada akses di dalam wilayah dimaksud.

Baca Juga  Lagi Lima Perawat di Ambon Terkonfirmasi Positif COVID-19

”Ketika saya bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Masohi, mereka sudah siap. Dan Komisi A DPRD Maluku juga siap menjembatani itu untuk memperjuangkan daerah otonomi baru, Masohi dimekarkan menjadi kota. Tidak ada masalah mengenai akses, yang penting soal sarana dan prasarana yang dapat dibangun di Kecamatan TNS atau pun di wilayah Seram Utara. Sebab ada persyaratan UU No 32 tahun 2004, ketika ada pemekaran kabupaten atau kota, maka kabupaten induk berhak membiayai pemekaran kota yang baru selama 3 sampai 4 tahun. Dia harus membangun sarana dan infrastruktur, itu adalah kewajiban sesuai undang-undang. Jika memang ada penolakan dari Pemkab Malteng, maka itu harus diterima,” ujarnya.

Baca Juga  Oknum Guru SMP N 2 Halbar Perintahkan Siswa Turunkan Bendera Merah Putih Sebelum Waktunya

Menurutnya, pemekaran wilayah ini merupakan bagian dari pemecahan masalah rentang kendali, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Apalagi, dengan pemekaran wilayah itu sendiri program pembangunan dari pemerintah bisa langsung menyentuh kepada masyarakat.

”Saya sebagai masyarakat malteng sangat menyambut baik, kalau dimekarkan Seram Utara, Masohi sebagai kota dan Kepulauan Lease. Harus dilakukan pemekaran sebanyak-banyanya. Jadi Pemerintah Kabupaten Malteng jangan merasa riskan, Dana Alokasi Umum terlalu kecil. Itu kan semua pendanaan dari pemerintah pusat. Kalau daerah pemekaran itu tidak berpotensi, kenapa daerah lain dapat dimekarkan dengan potensi yang ada serta dapat membangun daerah masing-masing? Saya ambil contoh, misalnya Bursel, MBD, Kota Tual,” tegasnya.

Ditambahkannya, Masohi merupakan satu di antara beberapa kota tertua di Indonesia.

Baca Juga  Dipimpin Asrena Polri, Wakapolda Maluku Hadiri Video Conference Monev Realisasi Anggaran

Namun perkembangan dan pembangunan pada wilayah ini justru kelihatan seolah tidak berjalan.

Untuk itu, tambahnya, pemekaran Kota Masohi menjadi sebuah daerah otonom baru (DOB) sudah menjadi sebuah kewajiban dan prioritas bagi masyarakat dan pemerintah.

”Mengapa? Masohi yang termasuk ibukota kabupaten tertua di indonesia termasuk dalam 8 provinsi yang memerdekakan negara ini. Pada tahun 1957 untuk pertama kalinya Presiden RI pertama Ir. Soekarno, lakukan peletakan batu pertama di Kota Masohi. Untuk itu sebagai kota tertua di Indonesia, sudah sewajarnya Masohi menjadi prioritas. Tapi pada kenyataanya sampai sekarang masih ada keterlambatan dalam kemajuan dan pembangunan di Kota Masohi itu sendiri,” pungkasnya. (keket)