Bukti dan fakta tersebut harus didasarkan adanya pelanggaran atau tindakan yang berpotensi memengaruhi hasil perolehan suara, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diperkenalkanlah jenis pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilu tersebut, yaitu pelanggaran administratif sebagaimana dalam ketentuan Pasal 460 UU Pemilu.
Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tidak hanya dikenal pelanggaran administrasi pemilu biasa, tetapi juga pelanggaran administrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Norma tersebut dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu a quo yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran administratif pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan/atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
