Menakar Kewarasan Gemoynomics

oleh -53 views

Oleh: Muhammad Ibnu Faisal, Alumnus FEB Unpad angkatan 2017

Prabowo telah menyatakan sanggup membiayai program makan siang gratis dan IKN dengan uang negara (Tempo.co, 5 Januari 2024). Makan siang gratis diperkirakan memerlukan anggaran Rp. 440 T dan IKN diperkirakan mencapai Rp. 466 T.

Mari berkaca dari postur APBN 2023 yg mencapai Rp. 3.122 triliun. Adapun alokasi untuk pendidikan 612 T, anggaran Kesehatan 86 T, anggaran Kemenhan 134 T, anggaran Polri 111 T, anggaran Kementerian PUPR 125 T, transfer ke daerah dan desa 815 T.

KBA NEWS

Menakar Kewarasan Gemoynomics

5 Januari 2024 7:11 PM

Menakar Kewarasan Gemoynomics

Agar selamat, mari kita berdoa agar rakyat sebagai pemilih tetap waras. Bangun! Bukan waktunya untuk menonton joget TikTok. #aminkanIndonesia

Prabowo telah menyatakan sanggup membiayai program makan siang gratis dan IKN dengan uang negara (Tempo.co, 5 Januari 2024). Makan siang gratis diperkirakan memerlukan anggaran Rp. 440 T dan IKN diperkirakan mencapai Rp. 466 T.

Baca Juga  Real Count KPU 47% DPD RI Dapil Malut: Namto Salib Natali-Makmurdin Mus

Mari berkaca dari postur APBN 2023 yg mencapai Rp. 3.122 triliun. Adapun alokasi untuk pendidikan 612 T, anggaran Kesehatan 86 T, anggaran Kemenhan 134 T, anggaran Polri 111 T, anggaran Kementerian PUPR 125 T, transfer ke daerah dan desa 815 T.

BACA JUGA :

Anies, Tugu Sepatu dan Ekonomi Kreatif

Tahun Pilpres Makin Dekat, Tensi Kebencian terhadap Anies Makin Tinggi

Pejabat Pemberani Itu Bernama Anies Baswedan

Dipegang Anies, Jakarta Ranking Pertama Provinsi Demokratis

Jika ditambah untuk makan siang gratis 440 T, IKN tanpa swasta 466 T, apa yang akan terjadi?

Total anggaran akan mencapai 2.789 T (89,3%). Tersisa 333 T (11,7%). Dipakai bayar bunga dan cicilan utang 497 T. APBN tekor alias defisit 164 T. Silahkan menambah utang untuk membiayai defisit tersebut, meski dulu Prabowo gemar sekali mengeritik utang pemerintah yang menurutnya membengkak drastis selama Jokowi berkuasa.

Baca Juga  Polda dan Kejati Maluku Didesak Periksa Pj. Bupati Malteng Terkait Dana Setifikasi Guru

Apakah selesai? tentu saja belum. Jika tak menambah utang berkali lipat, maka di luar Kemenhan, Polri, Kemendikbud, Kemenkes dan Kememterian PUPR seluruh pegawai harus dirumahkan dulu tanpa digaji.

Apa yang akan dilalukan untuk membiayai ambisi tersebut? Naikkan Rasio Pajak menjadi 23%!

Kegilaan belum berhenti. Untuk memenuhi ambisi tersebut, tim ekonomi Prabowo akan menaikkan rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB hingga mencapai 23% pada tahun kelima.

Rasio pajak Indonesia di 2022 hanya mencapai 10,39% PDB. Apa kemungkinan yang akan terjadi jika dalam 5 tahun akan dinaikkan lebih dari dua kali lipat?

Jangan salahkan jika kita menjadi cemas. Apakah secara bertahap privilege pegawai negeri yang pajak penghasilannya ditanggung negara selama ini akan dihapus? Apakah iuran BPJS mereka yang 80% dibayarkan oleh negara juga harus dihapus dan mereka menjadi peserta mandiri seperti kebanyakan masyarakat di sektor informal yang harus membayar penuh?

Baca Juga  Bawaslu RI Awasi Langsung PSU di Pelosok Papua Barat Daya

Bagi rakyat susah, apakah bantuan iuran BPJS juga akan dihapus agar bisa dialokasikan untuk membiayai makan siang gratis?

Bagaimana jika belum cukup? Apakah para profesional dan pengusaha kelas menengah dan kecil, termasuk pekerja informal, harus bersiap untuk mulai dipajaki lebih besar demi mencapai janji politik tersebut?

Dalam demokrasi tentu seorang capres boleh saja mengkampanyekan kebijakan tak waras. Agar selamat, mari kita berdoa agar rakyat sebagai pemilih tetap waras. Bangun! Bukan waktunya untuk menonton joget TikTok. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.