Lebih bermasalah lagi ketika program dan kebijakan eksekutif mendapatkan pertentangan atau bahkan penolakan di DPR.
Lantas, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo sebagai pemimpin yang diberi kewenangan? Ujungnya memang, dinamika yang ada perlu dikomunikasikan secara intens oleh Prabowo dengan ketua-ketua umum partai koalisi.
Sebagai pemimpin, masing-masing orang tentu memiliki ramuan dalam mengelola dinamika yang ada. Pendekatan apa pun bisa dilakukan, tergantung gaya kepemimpinan yang dimilikinya, dan tentu saja senapas dengan upaya untuk mengamankan kepentingan dari pemimpin itu sendiri.
Dari perspektif komunikasi kepemimpinan, ada tiga proses kognitif yang perlu menjadi bagian dari kerangka kerja seorang pemimpinan dalam mengambil keputusan, yaitu: sensemaking, sensegiving, dan sensenegotiation (Berger & Meng, 2014).
Sensemaking berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam menjelaskan tentang masalah yang terjadi dan bagaimana maknanya bagi pengikutnya.
Dalam konteks Prabowo sebagai sensmaker, dia perlu menjelaskan kepada partai koalisi, terutama ketua-ketua umumnya tentang apa yang diinginkannya terkait dengan format dan bentuk koalisi untuk pemerintahannya, lima tahun ke depan.
Juga tentang kuota menteri dari masing-masing koalisi, mengapa perlu mengajak partai lain (misalnya, Nasdem dan PPP) masuk dalam koalisi, serta berapa besaran kursi menteri yang akan diberikan kepada partai koaisi dan partai yang akan diajak bergabung nantinya.
