Mendagri Setujui Pinjaman Pemkab Malra dari PT SMI Senilai Rp124 Milyar

oleh -37 views
Link Banner

Porostimur.com | Langgur: Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) untuk meminjam dana pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp124 Milyar, akhirnya mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Persetujuan Mendagri tersebut tertuang dalam surat tertanggal 16 April 2021 dengan Nomor: 97/2486/SG.

“Sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 April 2021 yang ditujukan kepada Bupati Malra, isinya menyetujui pinjaman daerah senilai Rp124 Milyar pada PT. SMI,” ungkap Bupati Muhammad Thaher Hanubun di Elat.

Hanubun bilang, berdasar pada surat yang telah diterima itu, Bupati Thaher telah menugaskan Seketaris Daerah A. Yani Rahawarin dan OPD terkait untuk menindaklanjutinya. “Saya sudah tugaskan Pak Sekda dan beberapa Kepala OPD untuk segera mengurusi pinjaman tersebut,” katanya.

Thaher menjelaskan progres dari pinjaman dana pada PT. SMI guna percepatan pembangunan khususnya di wilayah Kei Besar, dilakukan Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD Maluku Tenggara sejak tahun 2020.

Baca Juga  Resmi Berganti Nama dari KP2KP Tual Ke KP2KP Langgur, Kusumadinata: Pelayanan Kami Untuk Dua daerah ini

“Saya telah melakukan berbagai upaya, baik dengan DPRD maupun hingga menyusuri setiap pintu dan ruangan di Kementerian ataupun bagian Dirjen bersama dengan Staf dan sejumlah OPD Malra. Hari ini, kita patut bersyukur atas segala perjuangan itu,” ujarnya.

Hanubun memaparkan peruntukan pinjaman Rp124 Milyar tersebut, yakni sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar dan sebagian di wilayah Kei Kecil. Sedangkan sisanya sebesar Rp24 miliar untuk membangun pasar modern yang representatif di Elat, ibu kota Kecamatan Kei Besar.

“Semua yang kita lakukan merupakan upaya dan usaha Pemda untuk membangun daerah ini, lebih khusus untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya ketersediaan infrastruktur,” tutur orang nomos satu bumi Larwul Ngabal ini.

Baca Juga  Tuntaskan mushollah, Polres Minut mulai bangun gereja

Thaher mengklaim permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat akan tetap ada sekalipun nanti infrastruktur jalan, sarana air bersih, listrik, fasilitas kesehatan, maupun transportasi telah cukup memadai.

Untuk itu, ia meminta dukungan dan partisipasi baik dari seluruh elemen masyarakat dalam menata pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Bupati akui bahwa pemerintah daerah seringkali dihujani hujatan dan kritikan pedas. Kendati demikian, Thaher menganggap hal itu adalah bagian dari proses pembangunan yang kesemuanya juga untuk kebaikan seluruh masyarakat.

“Kita hadir untuk melayani. Jika ada persoalan, sebaiknya dibicarakan dengan baik. Tidak perlu membuat hal-hal aneh yang pada akhirnya mencegah pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, lebih khusus di Kei Besar,” kata Hanubun. (red/katim)

No More Posts Available.

No more pages to load.