Menggadai Kedaulatan Digital

oleh -720 views
Oleh: Ahmadie Thaha, Kolumnis

Infrastruktur teknologi komunikasi 5G dan 6G bukan sekadar membuat internet lebih cepat untuk mengunduh drama Korea tanpa buffering. Infrastruktur ini akan menjadi tulang punggung ekonomi digital, kendaraan otonom, sistem militer, kota pintar, layanan kesehatan jarak jauh, dan pengawasan keamanan nasional selama dua hingga tiga dekade ke depan.

Siapa yang membangun jaringan, siapa yang memeliharanya, dan siapa yang memiliki akses audit terhadapnya akan menentukan siapa yang memiliki leverage strategis.

Dalam bahasa sederhana: menara BTS hari ini adalah benteng pertahanan digital besok.

Pasal lain di perjanjian dagang itu menegaskan arah keamanan teknologi: “…align with U.S. export controls and ensure that its companies do not backfill or undermine these controls.”

Terjemahannya: Kebijakan Indonesia harus “selaras dengan kontrol ekspor Amerika Serikat dan memastikan perusahaan-perusahaan Indonesia tidak mengisi celah atau melemahkan kontrol tersebut.”

Baca Juga  Inikah Skutik Bongsor Suzuki Bakal 'Pembunuh' Nmax-PCX?

Frasa “backfill” di sini penting. Dalam konflik teknologi global, ketika satu negara melarang ekspor teknologi tertentu, negara lain sering menjadi jalur alternatif. Perjanjian ini meminta Indonesia tidak menjadi jalur tersebut.

Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya diminta menyesuaikan kebijakan teknologi, tetapi juga memastikan perusahaan domestik tidak mengambil peluang dari celah geopolitik global.

No More Posts Available.

No more pages to load.