Porostimur.com, Labuha – Sudah sebulan lebih warga di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengeluh kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kelangkaan tersebut disinyalir terjadi karena ada praktik mafia di tingkat pangkalan.
Sementara banyak oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halmahera Selatan yang memiliki pangkalan minyak tanah. Seperti diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindagkop Halsel Nurbaiti Karmila kepada wartawan saat cerita santai usai melakukan Inspeksi di salah satu pangkalan Desa Tomori, Jumat pekan lalu.
“Iya, banyak pegawai punya pangkalan minyak tanah. Kan tidak ada larangan ASN berbisnis apalagi buka usaha pangkalan,” kata Nurbaiti.
Ia mengatakan, tidak ada larangan bagi ASN berbisnis, apalagi memiliki usaha pangkalan minyak tanah. Namun dari pengakuannya tersebut, di mana warga Halmahera Selatan sedang mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah di lapangan. Selain itu harga yang didapat di pengecer pun terbilang cukup mahal, yakni Rp 12,000 – Rp 15,000 per liter.
Sementara Kepala Dinas Disperindagkop, Muhammad Mustafa sebelumnya mengungkapkan, kelangkaan minyak tanah disebabkan oleh sejumlah pangkalan yang diduga melakukan penjualan minyak tanah di luar peruntukan dengan harga tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kelangkaan minyak tanah.
