Modus Bantuan Pengungsi, LBH-Kepton Diduga Lakukan Pungli di SBB

oleh -657 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton diduga melakukan pengutan liar dengan modus penerima bantuan pengungsi. Hal itu terbukti ada beberapa oknum mengatasnamakan LBH Kepton yang menangani eks pengungsi di Maluk, masuk di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan dalih pemutakhiran data dan meminta biaya kebutuhan pengurusan bantuan pengungsi.

Informasi ini diperoleh berdasarkan laporan dari masyarakat bahawa warga akan mendapat bantuan pengungsi dari LBH Kepton dengan menyetor sejumlah dana.

Seorang warga Dusun Ketapang bernama Muli mengaku telah mendaftar sebagai penerima bantuan.

“Kami sudah bayar 300 ribu rupiah dan berharap dapat menerima bantuan tunai,” kata Muli.

Link Banner

Warga lain berinisial TB mengatakan, dirinya memberikan KTP, KK dan uang senilai Rp 300 ribu ke salah seorang yang mengumpulkan KTP dan KK tersebut.

Baca Juga  Kerukunan Umat Beragama di Turki

“Kumpul uang Rp 300 ribu untuk biaya administrasi nanti dapat bantuan. Bantuan itu, kata mereka berupa uang sebesar Rp.18.5 juta, tapi saya tidak dijanji kapan terima uang tersebut,” ungkapnya.

Diketahui, Kamis (25/3/2021), LBH Kepton yang diketuai Tahir Tumagola menugaskan tim pemutakhiran data pengungsi bernama Risman Elis untuk menggumpulkan data warga yang kena dampak kerusuhan Maluku untuk diberikan bantuan tunai sebesar Rp.18.5 juta, dengan ketentuan masyarakat wajib menyerahkan foto kopi KK, KTP serta uang uang administrasi senilai Rp 300 ribu sebagai admistrasi sebagai biaya pengurusan berkas saat proses verifikasi.

Sebagai informasi, modus yang sama juga dilakukan oleh LBH Kepton di sejumlah daerah di Maluku Utara sejak tahun 2019 lalu.

Baca Juga  Hadapi try out II, SMPN 19 Ambon evaluasi kemampuan siswa

Sejumlah pemerintah daerah di Maluku Utara bahkan telah mengeluarkan larangan secara resmi terhadap keberadaan dan sepak terjang lembaga asal Kepulauan Buton ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara secara resmi mengeluarkan surat Nomor 466/061 tertanggal 26 Januari, tentang penghentian aktivitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton. Kamis, (28/01/2021).

Surat bertanda tangan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Halut Yudihart Noya ini menegaskan kepada pihak LBH Kepton, untuk menghentikan aktivitas agar menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah Kepulauan Sula bahkan telah melaporkan sejumlah oknum LBH Kepton ke kepolisian setempat.

Kaban Kesbang-Pol Kepulauan Sula, Said Losen mengatakan pemerintah daerah melalui Badan Kesbang-Pol hadir untuk memberikan perlindungan ke Masyarakat Kepulauan Sula. “Mulai hari ini kita layangkan surat pemberitahuan ke seluruh Desa di Kepsul, terkait dengan dana bantuan eks pengungsi adalah hoax,” tutup Said. (tim)