“Ini langkah formal karena ini akan dipublikasikan sebagai dokumen resmi OHCHR, itu menjadi sinyal,” kata diplomat lainnya.
Surat itu menyuarakan keprihatinan atas laporan tentang penangkapan yang tidak sesuai dengan hukum. Mereka prihatin atas pengawasan dan pembatasan yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.
Surat itu mengutip dengan tajam kewajiban China sebagai anggota forum 47 negara mempertahankan standar tertinggi. Para penandatangan meminta Cina untuk mengikuti hukum nasional, kewajiban internasional dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan fundamentalnya.
“Termasuk kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan di Xinjiang dan di seluruh China,” kata surat tersebut.
“Kami juga menyerukan China untuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan membatasi kebebasan pergerakan warga Uighur dan Muslim serta komunitas minoritas lainnya di Xinjiang,” tambah para penandatangan di surat tersebut.
Surat itu juga mendesak China untuk memberikan pakar indendepen termasuk Kepala Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet ‘akses berarti’ ke Xinjiang. Mantan presiden Chile tersebut mendesak China untuk memberikan akses kepada PBB melakukan investigasi atas laporan penghilangan dan penahanan sewenang-wenang terhadap muslim di Xinjiang.
