Gambaran lain, APBN 2024 yang mengalir ke-17 provinsi di kawasan timur berkisar Rp 345,65 Triliun dari total transfer ke daerah tahun 2024 sebesar Rp857,6 triliun. Sebagian besar masih tetap menjadi bagian Kawasan barat, terutama Pulau Jawa. Karena APBN untuk Jawa Barat (Rp121,93 triliun), Jawa Timur (Rp 129,3 triliun) dan Jawa Tengah (Rp111,89 triliun) saja sudah menyamai keseluruhan alokasi untuk 17 provinsi di kawasan timur.
Di satu sisi, kekuatan APBD daerah kawasan timur tidak memiliki kemampuan untuk mendongkrak pembangunan karena APBD yang sangat minim. Sebagai gambaran, realisasi APBD Provinisi Tahun 2022 di Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara total berjumlah Rp 75,1 Triliun. Dalam periode yang sama, realisasi APBD DKI Jakarta mencapai Rp 77,9 Triliun. Jadi, APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 jauh lebih besar dari APBD 17 provinsi di kawasan timur.
Di sudut yang berbeda, sumber daya alam dari kawasan timur justru dieksploitasi sedemikian rupa tanpa menyisakan kesejahteraan di kawasan timur. Padahal, kekayaaan alam kawasan timur lebih dari cukup untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Tidak perlu bicara sumber migas dan mineral lain yang terkandung di Kawasan timur. Dengan komoditas perikanan saja, sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk membiayai Kawasan timur. Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 pernah mengungkapkan ada 7000 kapal illegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia dan negara mengalami kerugian sekitar Rp 3.000 Triliun. Sebagian besar kapal-kapal itu beroperasi di kawasan timur.
