Nelayan Botang Lomang Protes Kahadiran Rompong

oleh -370 views
Link Banner

Porostimur.com – Labuha: Sejumlah nelayan di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menjerit dengan kehadiran rompong yang berada di pintu masuk perairan Babating.

Pasalnya rompong yang diketahui milik salah satu pengusaha yang berada di Desa Panamboang dengan jumlah rompong sebanyak 11 unit tersebut mengancam pendapatan para nelayan bagang yang berada di Kecamatan Botang Lomang.

Kepada media ini, Ketua Koperasi Nelayan Nusa Mandiri, Muhamad Ikbal mengatakan, kehadiran rompong yang berada di pintu masuk perairan babating tersebut membuat para nelayan bagang di pesisir kecamatan Botang Lomang menjerit karena pendapatan ikan menurun .

Bahkan lanjut M Ikbal, keresahan masyarakat kurang lebih sudah tujuh bulan namun dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Halsel sendiri dinilai melakukan pembiaran.

“Dari DKP sendiri melakukan pembiaran terhadap rompong yang beroperasi di perairan Babating,” ungkap M Ikbal, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga  KNPI Sula Dukung Ridwan Tidore Bertarung di Musda KNPI Malut

M Ikbal juga mengatakan, menurunnya hasil nelayan di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Botanglomang telah memicu kemarahan masyarakat, untuk itu mewakili masyarakat nelayan maka pihaknya hanya ingin melakulan memediasi agar masalah tersebut segera diselesaikan.

“Kepala desa dan ketua kelompok nelayan menelpon saya dan marah marah di sebabkan hasil rapat dan berita acaranya belum di serahkan oleh dinas, sehingga kami datangi kabid tangkap untuk pertanyakan ini apakah berita acara rapat di hari kamis kemarin sudah ada atau belum,”ungkapnya.

Selain itu kata M Ikbal, keberadaan 11 rompong di perairan babating diduga ilegal karena setelah di cek dari data Kesahabandaran Babang ternyata kehadiran sejumlah rompong tersebut tidak terkaver.

Baca Juga  Peradaban Mesin dan “Kematian Tuhan”

Padahal, keberadaan sejumlah rompong di perairan babating harusnya mendapat rekomendasi dari Kesahabandaran Babang barulah izin di keluarkan dari Provinsi.

Selain diduga ilegal, tambah M Ikbal, sebagai lembaga yang menaungi masyarakat nelayan, DKP Halsel di bawah pengawasan Kabid tangkap terkesan melakukan pembiayaran.

“Untuk itu kami juga minta tindak lanjut dari DKP Halsel agar rompong tersebut di jauhkan dari wilayah operasi bagang nelayan,” pinta M Ikbal.

Terpisah Kabid Tangkap DKP Halsel, M Rahman La’ayu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, bahwa keluhan masyarakat itu memang benar adanya, namun dirinya telah melakukan mediasi antara pemilik rompong dan masyarakat setempat.

“Kami sudah tindak lanjuti, bahkan sampai membuat surat kepada pemilik rompong dan keterwakilan masyarakat untuk datang di kantor lakukan penyelesaian,” tuturnya.

Baca Juga  Wow, Rp 575 Juta Bakal Jadi Milik Nasabah BRI Ambon, Digelar Malam Nanti

Padahal, lanjut M Rahman, permasalahan semacam ini harus di selesaikan ke Dinas Perikanan Provinsi Malut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 24 Tahun 2014 dimana kewenagan laut itu sudah menjadi kewenangan Provinsi.

“Namun menjaga ketertiban masyarakat nelayan maka kami lakukan mediasi saja dulu, jika tidak ada jalan keluar maka kita serahkan ke Provinsi,” pungkasnya. (adhy)