Sesi ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas tantangan pengelolaan keuangan dan usaha di wilayah kepulauan, sekaligus mencari solusi melalui pemanfaatan layanan keuangan formal dan program pembiayaan yang tersedia.
Rapat Pleno TPAKD: Penyamaan Arah Strategi
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tual. Dalam rapat ini, pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan menyepakati beberapa langkah strategis, antara lain:
- Memperkuat program pembiayaan usaha masyarakat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Memperluas layanan agen perbankan hingga tingkat desa
- Mendorong digitalisasi transaksi melalui QRIS
- Meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan
Pemerintah Kota Tual juga merencanakan peluncuran program kredit berbunga subsidi pada 2026 untuk mendukung pelaku usaha mikro, sebagai bagian dari strategi meningkatkan perekonomian lokal.
Komitmen Berkelanjutan untuk Wilayah Kepulauan
Kegiatan ini menegaskan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan pelaku industri jasa keuangan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan dan membuka akses pembiayaan resmi bagi pelaku usaha di Kota Tual.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tual secara bertahap dan berkelanjutan
Kepala OJK Provinsi Maluku Andi M. Yusuf, menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian penting dari agenda inklusi keuangan nasional, sekaligus bukti bahwa layanan keuangan harus hadir merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah kepulauan. (red)
