Oleh: Said Assagaf, Pengajar Pascasarjana UMMU Ternate
Pernyataan Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Indonesia, Prof. Francisia Saveria Sika Ery Seda, beberapa waktu lalu, bukan sekadar kritik akademik biasa. Ia adalah alarm keras tentang arah demokrasi Indonesia yang kian menjauh dari cita-cita konstitusionalnya. Dengan nada jujur dan tanpa tedeng aling-aling, ia mengaku pesimistis terhadap masa depan bangsa—sebuah sikap yang lahir bukan dari spekulasi, melainkan dari pembacaan mendalam atas realitas kekuasaan yang kian dikuasai oligarki.
Kegelisahan itu berangkat dari fakta yang sulit dibantah: demokrasi kita tidak lagi sepenuhnya bekerja sebagai sistem representasi rakyat, melainkan kian tersandera oleh kepentingan segelintir elite pemilik modal. Prinsip klasik trias politica—pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif—secara perlahan mengalami erosi. Yang muncul justru adalah konsentrasi kekuasaan yang saling berkelindan, di mana batas antara penguasa dan pengusaha menjadi kabur, bahkan menyatu.
Dalam lanskap seperti ini, kolusi dan nepotisme tidak lagi hadir sebagai penyimpangan, melainkan menjelma menjadi pola yang sistemik. Intervensi terhadap institusi-institusi vital negara memperlihatkan gejala kemunduran yang mengkhawatirkan—sebuah “dwifungsi gaya baru” yang dibungkus dalam pragmatisme politik. Demokrasi, pada titik ini, bukan hanya melemah, tetapi berisiko menjadi prosedur formal tanpa substansi.
