Sementara itu, para penjilat penguasa dilindungi oleh hukum. Siapa pun yang setia membela rezim, seakan kebal hukum. BUMN dijadikan bancakan, dijarah habis-habisan, hanya demi melanggengkan kepentingan politik dan oligarki. Tidak ada lagi keteladanan moral. Negara terperosok dalam budaya transaksional yang merusak sendi-sendi keadilan dan demokrasi.
Kini, rezim Jokowi telah usai. Tapi Prabowo mewarisi puing-puing kegelapan itu. Pertanyaan besar muncul: apakah Prabowo akan melanjutkan tradisi kegelapan ini, atau berani menyalakan obor baru untuk membangkitkan kembali marwah demokrasi dan keadilan hukum?
Prabowo harus membuktikan janjinya, bahwa ia bukan bayang-bayang Jokowi. Sebab di sampingnya memang ada Gibran, anak haram konstitusi, hasil persekongkolan politik dan hukum yang dipaksakan. Namun kehadiran Gibran tidak boleh menjadi penghalang bagi Prabowo untuk menegakkan janji dan sumpahnya.
Presiden Prabowo harus berani menindak tegas mereka yang selama ini menjadi penjilat Jokowi dan bersembunyi di balik kekuasaan. Jangan biarkan hukum kembali tumpul terhadap mereka. Tangkap dan penjarakan, siapa pun yang sudah terbukti melanggar hukum, baik itu Silvester, Budi Arie, maupun tokoh-tokoh lain yang sudah inkrah. Inilah saatnya menunjukkan bahwa hukum benar-benar panglima, bukan pelayan kekuasaan.
