Konflik Polri dan MK bukan yang pertama dan mungkin saja bukan pula yang terakhir dari “grand desaind” pembunuhan karakter sekaligus pembusukan Prabowo.
Secara telanjang diketahui publik termasuk elit politik dan civil society. Performan para menteri dan kepala badan setingkat menteri termasuk TNI-Polri yang memiliki peran strategis dan berpengaruh pada kehidupan rakyat. Justru paling sering membuat blunder mulai dari pembicaraan, tingkah laku hingga kebijakannya. Secara personal dan institusional semuanya sering kebablasan dan melampaui batas.
Semua asal bunyi dan kecerobohan entah disengaja atau tidak yang membuat rakyat semakin terluka, kesulitan dan menderita. Seolah-olah menjadi kontradiksi dengan komitmen dan langkah-langkah Prabowo untuk memulihkan dan memperbaiki negara ini.
Kasus mengumbar pajak, penambangan ilegal, deforestasi, gas melon, kriminalisasi hukum, respon bencana dan masih banyak lagi inkompentensi kinerja pemangku kepentingan publik level atas, hingga paling anyar konflik Polri dan MK. Sungguh merongrong dan menghancurkan upaya Prabowo dalam mengimplementasikan kebijakan populis, pro rakyat dan memberi asa perbaikan hidup rakyat.
Menteri dan kepala badan termasuk jajaran direksi dan komisaris BUMN juga TNI-Polri, sebagian besar merupakan anasir dari kekuasaan “invisible hand” yang menjadi virus mematikan dan menggerogoti pemerintahan Prabowo. Kelemahan dan rendahnya posisi tawar Prabowo bahkan dalam kapasitas sebagai presiden, pun terlihat ketika tak berdaya mereshuffle kabinet pemerintahannya yang sebagian rusak dan sontoloyo.
