Di sinilah perdebatan menjadi menarik. Jika menoleh ke Asia, demokrasi ternyata tidak hadir dalam satu bentuk tunggal.
Jepang memilih gubernur dan wali kota secara langsung, tetapi sistem legislatifnya memadukan unsur distrik dan proporsional. Korea Selatan juga menerapkan pemilihan langsung, namun partai politik tetap menjadi institusi yang sangat menentukan. Taiwan bahkan dianggap sebagai salah satu demokrasi paling maju di Asia dengan kombinasi pemilihan langsung, penguatan partai, dan penegakan hukum pemilu yang ketat.
Sementara itu Singapura menawarkan model yang berbeda. Pemilu berlangsung teratur dan kompetitif, tetapi stabilitas pemerintahan menjadi prioritas utama. Sebagian memujinya sebagai demokrasi yang efektif. Sebagian lain menganggapnya terlalu terkendali.
Pelajaran pentingnya sederhana: negara-negara demokratis di Asia menggunakan beragam desain kelembagaan. Tidak ada satu resep yang otomatis cocok untuk semua tempat.
Karena itu, ketika Prof. Siti Zuhro mengusulkan pilkada asimetris, yang sedang diperdebatkan bukan sekadar cara memilih gubernur atau bupati. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah demokrasi harus selalu seragam atau justru perlu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang diaturnya.
