Perdebatan menjadi semakin menarik ketika ia juga mengkritik sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini. Kritik tersebut sebenarnya sudah lama bergema di kalangan akademisi. Banyak yang menilai pemilu legislatif telah berubah menjadi perlombaan popularitas dan kemampuan finansial.
Partai memang mengusung calon. Namun yang sering bertarung bukan lagi gagasan partai, melainkan baliho, pencitraan, dan isi kantong. Tidak jarang persaingan sesama kader dalam satu partai justru lebih keras dibandingkan persaingan dengan lawan politiknya.
Dari sinilah muncul usulan Mixed Member Proportional atau MMP, sistem yang menggabungkan keterwakilan wilayah melalui distrik dengan keterwakilan partai melalui proporsional. Sistem ini digunakan di sejumlah demokrasi mapan seperti Jerman dan Selandia Baru.
Tujuannya bukan sekadar mengganti rumus pemilu. Tujuannya adalah menjaga kedekatan wakil dengan pemilih sekaligus memperkuat partai sebagai institusi politik.
Bagi sebagian orang, perdebatan ini mungkin terdengar teknis dan membosankan. Padahal justru di sinilah masa depan politik ditentukan.
Desain pemilu menentukan siapa yang berpeluang masuk parlemen, bagaimana biaya politik bekerja, dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari sebuah kontestasi.
