Pemkab Buru Diduga Selewengkan Miliaran Rupiah DAK Kesehatan

oleh -74 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan senilai Rp. 11 Milyar lebih di tahun 2020 lalu diduga telah diselewengkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru.

Hal ini mengakibatkan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut tidak dibayar lunas, bahkan ada yang belum sama sekali menerima pembayaran.

Hal itu terungkap dalam satu rekaman video yang beredar luas di youtube berdurasi 15 menit 32 detik saat berlangsung rapat dengar pendapat antara pihak Pemkab Buru yang dipimpin Asisten III, Mansur Mamulaty SPd dengan Komisi III DPRD Buru.

Rapat yang dipimpin Jamaludin itu berlangsung pada Selasa (19/1/2021) beberapa hari lalu.

Mansur menyebut ada DAK Kesehatan dari pemerintah pusat sebesar Rp.11 milyar lebih untuk kegiatan fisik pembangunan Puskesmas dan yang lain telah cair 100 persen.

Namun diakuinya, kalau rekanan belum dilunasi bahkan ada yang belum dibayarkan. Untuk penjelasan lebih lanjut ia mempersilahkan salah satu staf eksekutif untuk menerangkannya mewakili pimpinan OPD yang berhalangan hadir.

Setelah dipersilahkan, staf dari eksekutif ini menjelaskan, dan dibenarkan sampai beberapa kali olehnya kalau DAK Kesehatan ini sudah sampai ke tangan pemerintah Kabupaten Buru.

Staf ini juga menguatkan ada permintaan untuk proses pembayaran dua item pekerjaan Puskesmas Airbuaya dan pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dari pos DAK Kesehatan Tahun 2020.

Baca Juga  Wagub Hadiri Puncak Acara Peringatan HSP yang Digelar Kemenpora

Dalam rapat itu terungkap kalau baru ada rencana pembayaran kewajiban kepada rekanan ini di tahun anggaran 2021 menggunakan DAU.

Staf ini tidak mengungkit DAK Kesehatan itu telah disalahgunakan untuk kegiatan apa. Namun menjawab pertanyaan anggota Komisi III, ia mengakui DAK tersebut telah masuk ke Kas Daerah kabupaten Buru.

Akan tetapi didalihkan kalau pendapatan daerah tidak mencapai target sehingga DAU tahun anggaran 2020 tidak mencukupi permintaan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru.

“Uang memang defisit Pak. Jadi belum bisa Katong bayar akang tahun 2020. Tetap nanti Katong bayar tahun 2021,” jelas staf ini tanpa pernah menyinggung DAK Kesehatan itu telah dialihkan untuk membiayai apa saja.

Mendapatkan penjelasan seperti tadi, Ketua Komisi III, Jamaludin Bugis, sempat mempertanyakan sandaran hukum yang digunakan eksekutif dengan mengalihkan DAK untuk membiayai yang lain.

Kata Jamaludin Bugis, DAK itu kini sudah tidak ada dan dipakai untuk kegiatan yang lain. “Apakah ini dimungkinkan dari segi regulasinya,”soal Jamaludin Bugis.

Menjawab salah satu wakil rakyat, staf dari eksekutif ini meyakinkan hutang rekanan itu akan dibayarkan menggunakan APBD 2021 pada bulan Februari nanti.

Kemudian terdengar permintaan dari Ketua Fraksi PPP dan PDIP, Bambang Langlangbuana untuk turut angkat bicara.

Baca Juga  Kapolres Halsel & Dandim 1509 Labuha Bagi Sembako

Bambang Langlangbuana meminta eksekutif mencermati perkataannya dengan baik, karena dari penjelasan eksekutif tadi ada potensi terjadinya penyimpangan yang telah dilakukan Pemkab Buru.

Bambang menegaskan, kalau item pekerjaan yang dibiayai DAK Kesehatan ini total mencapai Rp.11 milyar lebih, mulai dari Puskesmas Airbuaya, Pengadaan Mobil hingga Pagar.

Lanjut Bambang, sesuai penjelasan eksekutif sudah ada transferan dari pempus 100 persen seraya dicontohkan proyek Puskesmas Airbuaya senilai Rp.6,9 milyar yang telah terbayar baru 50 persen.

Bambang menegaskan, seharusnya sampai pada 31 Desember 2020 lalu fisik proyek sudah dilunasi sesuai porsi DAK yang diberikan pempus. Namun sampai saat dengar pendapat rekanan belum dibayar Rp.3,4 milyar lebih.

Bambang lalu menyentil penjelasan dari eksekutif yang akan membayar pekerjaan tersebut di tahun anggaran 2021 dengan menggunakan Dana Alokasi umum (DAU).

“Apa ini sudah bapak fikirkan tidak melanggar hukum ?,” katanya dengan nada tanya.

Bambang menambahkan, ketika Komisi III menyetujui hutang rekanan itu dibayar menggunakan DAU TA 2021, maka mereka berdelapan di Komisi tersebut ditambah Ketua DPRD sebagai Koordinator Komisi semuanya bisa terjerat pelanggaran hukum.

“Ini Katong kena semua. Dan kalau mau dibayarkan proyek yang harus dibayarkan DAK tahun 2020 dengan menggunakan DAU 2021, Selaku pribadi maupun atas nama Sekertaris Komisi III, Beta menolak ini dibayar menggunakan DAU 2021. Harus menggunakan DAK 2020,” tegasnya.

Baca Juga  Kapolda Maluku Terima Kunjungan Silaturahmi Kepala Bank Indonesia

“Lalu DAK yang telah masuk ke sini digunakan untuk apa?. Ada pelanggaran hukum di sana. Pak haji, hati-hati. Ini tidak boleh pak, ini tipu-tipu namanya,” tambah Bambang.

Sementara dikesempatan lain Mansyur menyesalkan kalau Rapat Komisi III ini dilakukan terbuka dan kini bocor ke pers. Untuk itu dirinya meminta agar pihak legislatif, kalau ada rapat seperti ini, sebaiknya dilakukan tertutup.

Sementara itu, sumber media ini di DPRD Buru mengungkapkan, DAK Kesehatan senilai Rp.11 milyar lebih yang bermasalah itu antara lain, untuk membayar pembangunan Puskesmas Air Buaya (DAK) Kesehatan Bidang Afirmasi yang baru di bayarkan 50% (lima puluh persen) kerekanan dari total alokasi anggaran sesuai kontrak sejumlah Rp. 6.980.000.000.

Selain pembiayaan tersebut ada dua item pekerjaan di Dinas Kesehatan yang belum dibayarkan kepada CV Lama Surya Lestari terdiri dari pengadaan 3 (Tiga) unit Pusling (Puskesmas Keliling) Doubel Gardan sebesar Rp. 2.190.589.500, dan 1 (Satu) unit Mobil Promosi Kesehata dengan nilai Rp. 557.920.000. (ima)