Reforma Agraria Bukan Sekadar Penerbitan Sertifikat
Ubaid menegaskan reforma agraria tidak boleh dipahami hanya sebatas penerbitan sertifikat tanah. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memberikan kepastian mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti posisi Halmahera Timur sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendukung agenda pembangunan nasional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat atas ruang hidup mereka.
“Tantangan kita adalah bagaimana mendukung program strategis pemerintah pusat, namun pada saat yang sama tetap memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah yang mereka tempati dan kelola,” ujarnya.
Desa Tua dan Permukiman Masih Terkendala Status Kawasan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan masih terdapat sejumlah desa tua, kawasan transmigrasi, hingga permukiman komunitas adat terpencil yang belum memiliki kepastian hukum atas tanah mereka.
Permasalahan itu muncul karena sebagian wilayah tersebut terindikasi masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) berdasarkan peta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan memperoleh hak atas tanah maupun lahan perkebunan yang telah lama mereka kuasai. Di sisi lain, pemerintah daerah juga kerap menghadapi kendala regulasi ketika akan membangun fasilitas umum maupun infrastruktur di kawasan tersebut.
