Rico juga membahas mengenai wisata-wisata bahari atau objek-objek wisata, dimana pemerintah belum memberikan peluang untuk dibuka, karena masih tetap melihat situas dan kondisi.
“Tetapi banyak yang terjadi, masyarakat datang itu, kerena memang pengelolaanya tidak di bawah kordinator pemerintah, kan banyak yang punya swasta dan desa, itu yang kami menjaga dan dibatasi. Kalau bisa diberikan sosialisasi untuk pengelola-pengelola hotel untuk berpatokan pada peraturan,” ujar Rico.
“Kemarin juga ada bantuan untuk mengantisipasi protkes yang terjadi di lokasi tersebut, dengan menyediakan hand saintiser, sabun dan sebagainya, dan tetap menjaga jarak. Otomatis dari dinas sendiri selaku kordinator untuk tempat tersebut yang dilihat banyak dari mereka yang belum terdaftar di pemeritah kota, seperti ojek-objek wisata, karena itu mereka diharapkan untuk dapat terdaftar juga sebagai objek wisata yang mempunyai PDUP, dengan harus mempunyai ijin-ijin,” sambungnya.
Rico menambahkan, pemerintah mengucapkan terimakasih untuk masyarakat dan komunitas-komunitas yang sudah membangun onjek-objek wisata tersebut, itu menjadi perhatian dari satu destinasi, karena itu kita juga akan mengajak mereka itu mentaati peraturan dalam ijin yang mereka punya.
