Dampak Domino Kontraktor dan Ekonomi Lokal
FP3 juga menyoroti dampak langsung dari tunggakan tersebut. Sejumlah kontraktor lokal terpaksa menanggung beban utang ke supplier dan upah pekerja. Kondisi ini, kata Juslan, memicu efek berantai hingga ke masyarakat bawah.
“Situasi ini memicu efek berantai hingga ke masyarakat bawah, karena keterlambatan pembayaran proyek berimbas pada terhentinya aktivitas usaha kecil dan terhambatnya perputaran ekonomi,” jelasnya.
Pemprov Bungkam, Kritik Publik Meningkat
Hingga berita ini dipublikasikan, Gubernur Sherly Tjoanda maupun pejabat Pemprov Malut belum memberikan klarifikasi. Sikap pasif ini, menurut FP3, hanya memperbesar kritik publik.
“Aksi hari ini mendesak Gubernur Sherly secepatnya menyelesaikan utang daerah ke pihak ketiga,” tandas Juslan.
Desakan agar Pemprov mengambil sikap tegas diperkirakan akan terus menguat menjelang pembahasan APBD-P 2025.
FP3 memastikan, jika tidak ada langkah nyata, mereka akan mendorong DPRD menggunakan hak konstitusional untuk mengawasi kebijakan keuangan daerah. (red)
