Pencopotan Marasabessy Dinilai Tabrak UU, Ketua Wilayah LBH Ansor Maluku Sarankan Uji di PTUN

oleh -5,836 views

Porostimur.com, Ambon – Pencopotan Muhamat Marasabessy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku oleh Gubernur Murad Ismail dengan alasan pemalsual Nomor Induk Pegawai (NIP) yang menimbulkan polimik di tengah masyarakat, mendapat perhatian praktisi hukum di Maluku.

Ketua Wilayah LBH Ansor Maluku Al Walid Muhammad Umamit, saat dimintai tanggapannya terkait pelemik tersebut mengatakan, pencopotan Marasabessy menabrak aturan Undang-Undang.

“Kelihatannya Murad Ismail hanya memandang kalau dirinya pemegang otoritas tertinggi atau hak proregatif. Gubernur tidak sadar bahwa pergantian dan rotasi itu diatur dalam UU ASN,” ujarnya, Jumat (18/8/1023).

“Ada KASN. Artinya kewenangan gubernur dibatasi. Apa yang dilakukan Gubernur Maluku ini, tentu sulit mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clear Governance dan clean Goverment),” sambungnya.

Baca Juga  Benzema: Saat ini Tidak Ada Tim yang Lebih Baik dari Real Madrid

Al Walid menambahkan, siapa pun di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam tindakannya, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undang, maka patut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Dari perkara ini, apabila Gubernur Maluku dalam mengambil keputusan sebagai pejabat tata usaha negara dalam menggantikan Kadis PUPR Maluku yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka, sudah sebijaknya diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan,” pungkasnya. (Tim)

No More Posts Available.

No more pages to load.