Menurutnya, sejumlah BUMD harus keluar dari pola lama yang bergantung pada suntikan modal, dan mulai berkontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
“BUMD seperti Bank Maluku-Malut, PD Panca Karya, dan PT Maluku Energi harus mampu mandiri. Tidak boleh lagi ada ketergantungan pada suntikan modal dari pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, BUMD yang tidak mampu menghasilkan keuntungan harus dievaluasi secara serius.
Defisit dan Opsi Pinjaman, Komisi III Pasang Rem
Defisit anggaran yang cukup besar diperkirakan terjadi tahun depan. Pemerintah provinsi membuka opsi pinjaman daerah sebagai salah satu langkah penyelamatan fiskal. Namun, Komisi III memberi catatan keras.
“Dana pinjaman harus digunakan secara efektif dan efisien, untuk proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jangan sampai dana pinjaman terpusat pada satu sektor saja,” tegas Halimun.
Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata disebut memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola optimal.
“Saya berharap APBD 2026 dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan keuangan daerah, sekaligus tetap menjaga kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Leonard Manuputty)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
