Ia mengungkapkan, selama ini hampir 50 persen bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran akibat keterbatasan data dan sistem.
“Melalui Portal Perlinsos, pemerintah berupaya meningkatkan akurasi sehingga bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” jelasnya.
Bimtek ini, lanjut Hanum, menjadi tahap awal pembekalan bagi para agen sebelum proses registrasi masyarakat dilakukan di berbagai daerah.
Kolaborasi Lintas Sektor
Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari ASN Diskominfo, Dukcapil, Dinas Sosial, Satpol PP, Damkar, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tokoh masyarakat.
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, menambahkan bahwa pendekatan bansos ke depan tidak lagi berbasis program semata, melainkan berbasis kebutuhan individu.
Menurutnya, integrasi data lintas sektoral menjadi kunci dalam menentukan kelayakan penerima bantuan secara lebih akurat.
“Setiap warga memiliki karakteristik data yang berbeda, mulai dari konsumsi listrik, pendapatan, hingga kondisi kesehatan. Jika semua terintegrasi, maka penyaluran bantuan bisa jauh lebih tepat,” ujarnya.
Harapan Perbaikan Sistem Bansos
Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya berisi materi, tetapi juga simulasi penggunaan sistem digital. Pemerintah berharap, melalui pelatihan ini, kualitas pendataan dan penyaluran bansos dapat meningkat signifikan.
