Hampir 100 triliun dana APBN dihamburkan untuk membangun theme park IKN. Kota “investasi politik” legasi dinasti Jokowi ini, ironisnya, kini dijuluki sebagai kota hantu. IKN dititipkan agar berlanjut pembangunannya, namun dana tidak ada. Solusinya, Prabowo secara omon-omon diplomatis merespon: IKN akan menjadi “ibu kota politik”. Entah apa pula itu maksudnya.
Politik Sprindik dan Bansos. Jokowi mewariskan gaya berpolitik oportunistik. Menyalahgunakan aparat negara (kepolisian, kejaksaan, TNI) dan program bansos untuk kepentingan politik “stick and carrot”. Pendekatan politik dengan mengkombinasi hukuman (tongkat) dan hadiah (wortel). Tongkat dipakai untuk mengancam atau menghukum pada siapapun yang bersikap kritis atau dianggap sebagai ancaman. Sedangkan wortel digunakan untuk memberi imbalan atau jabatan atas loyalitas dan ketertundukan.
Tongkat telah mendera puluhan aktivis dan politisi yang bersikap kritis, wortel terus dikunyah oleh mereka yang loyal. Gaya politik titipan Jokowi ini sepertinya berlanjut dan diadopsi Prabowo. Sejumlah menteri, pejabat, komisaris BUMN, staf ahli dan staf khusus, penerima wortel, masih menikmati keberlanjutan ini.
Nepotisme Gibranisme. Jokowi pernah bilang “anak-anak saya tak suka politik” tapi tak lama kemudian Gibran jadi walikota lanjut wapres, Kaesang jadi ketua partai, menantunya jadi walikota lanjut gubernur, handai taulan dan kroninya menjadi komisaris BUMN. Nepotisme (bersama korupsi dan kolusi), yang memicu gerakan reformasi 1998, kini kembali dinormalisasi. Jokowi mensofistikasi nepotisme menjadi Gibranisme, melalui putusan MK yang diketuai Paman Usman. Jokowi “menitipkan” Gibran untuk melanjutkan ambisi petualangan politiknya. Fait accompli yang sulit ditolak Prabowo, saat Pilpres 2024, demi kepastian posisi presiden.
