Kalau tidak ada, maka alasan MK bahwa Presidential Threshold 20 persen adalah konstitusional karena memperkuat sistem presidensial jelas salah kaprah.
Karena semua itu di luar wewenang MK, yang tugasnya hanya menguji sebuah UU terhadap UUD. Bukan interpretasi subjektif kebutuhan bangsa ini dalam politik, termasuk sistem presidensial.
Karena itu, jangan salahkan rakyat kalau menganggap putusan MK mengada-ada, sebagai kepanjangan tangan oligarki tirani yang menindas rakyat.
Ketiga, alasan MK tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Baik secara teori maupun fakta empiris. Karena sistem pemerintahan di banyak negara lain bisa stabil meskipun tidak mempunyai presidential threshold dalam pencalonan presiden.
Keempat, kalau alasannya stabilitas sistem presidensial, maka presidential threshold 20 persen tidak cukup. Sehingga presiden masih harus ‘berdagang sapi’ dengan partai politik lainnya, alias membentuk kartel politik, untuk menguasai parlemen.
Saat ini, dukungan kartel politik (baca: koalisi) mungkin mencapai 80 persen dari jumlah kursi di DPR, atau lebih. Sehingga presidential threshold 20 persen tidak ada arti sama sekali.
Dengan demikian, presidential threshold 20 persen untuk pencalonan presiden tidak ada hubungannya dengan memperkuat sistem presidensial. Sehingga alasan MK sangat mengada-ada, dan di luar wewenang MK.
