“Kalau tidak ada penjelasan, sangat wajar rakyat mempertanyakan. Berapa porsi gas untuk hilirisasi di Maluku?” ujarnya.
Ancaman “Kutukan Sumber Daya”
Pandangan serupa disampaikan ekonom Anthony Budiawan yang mengingatkan bahwa banyak daerah kaya sumber daya alam justru tidak menikmati kesejahteraan.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menyerupai pola ekonomi kolonial jika pembagian manfaat tidak adil.
“Kalau Maluku hanya mendapat 10 persen, sementara sisanya dikuasai pusat dan investor, apa bedanya dengan ekonomi kolonial?” katanya.
Anthony menegaskan, daerah memiliki hak untuk “menggugat” dalam arti mempertanyakan manfaat ekonomi yang diterima dari eksploitasi sumber daya alam.
“Jangan sampai daerah menanggung kerusakan lingkungan, tetapi tidak menikmati hasilnya,” ujarnya.
PI 10 Persen Jangan Dialihkan
Sementara itu, praktisi migas Haposan Napitupulu mengingatkan pentingnya menjaga hak participating interest (PI) 10 persen agar tetap dikelola pemerintah daerah.
Menurutnya, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan PI kerap dialihkan ke pihak swasta dengan alasan keterbatasan modal, sehingga manfaatnya tidak maksimal dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting, jangan pindah tangankan PI 10 persen. Itu sumber pemasukan Maluku selama Blok Masela beroperasi,” tegasnya.
