Porostimur.com, Ambon — Persoalan dugaan tindakan bernuansa rasis terhadap seorang mahasiswa asal Seram Utara melebar menjadi tuntutan yang lebih luas. Ratusan mahasiswa bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh adat Pulau Seram mendatangi Kantor Gubernur Maluku, Kamis (20/8/2026), membawa tuntutan soal martabat masyarakat adat, hak atas tanah, hingga masa depan wilayah hidup mereka.
Massa mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, yang mereka sebut sebagai Upu Latu Maluku, mengambil langkah tegas menyikapi dugaan perlakuan dan ucapan bernuansa rasis yang dialami mahasiswa asal Seram Utara, Wili Ropena.
Peristiwa itu disebut terjadi pada 17 Agustus 2026, ketika Wili hendak menyampaikan surat dari pihak adat kepada Gubernur Maluku.
Bagi massa, persoalan tersebut bukan lagi sekadar persoalan personal. Mereka menilai peristiwa itu telah menyentuh harga diri dan martabat masyarakat Pulau Seram sehingga tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf.
Karena itu, massa meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Dari Dugaan Rasisme hingga Perebutan Ruang Hidup
Aksi di Kantor Gubernur Maluku juga membawa persoalan yang lebih besar, yakni tuntutan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah hidup.
