Porostimur.com, Ternate — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga September 2025 mengalami perlambatan.
Kendati demikian, secara agregat pendapatan pemerintah daerah se-Malut masih tumbuh positif, mencapai Rp10,19 triliun atau naik 0,96 persen (year-on-year/yoy).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara Sakop, mengatakan pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja pajak daerah yang membaik.
“Selain itu, PAD mencapai Rp1,416 triliun atau 69,24 persen dari pagu, naik 29,67 persen (yoy) berkat peningkatan pajak daerah. Sementara pendapatan transfer masih mendominasi dengan 85,81 persen dari total pendapatan, mencapai Rp8,747 triliun atau 72,15 persen dari target,” ujar Sakop di Ternate, Kamis (30/10/2025).
Belanja Daerah Kontraksi, DAK dan DAU Butuh Percepatan
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami kontraksi tajam, turun 10,06 persen (yoy) menjadi Rp7,76 triliun dari total pagu Rp16,99 triliun.
Realisasi tertinggi tercatat pada pos belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), tambahan penghasilan, jasa, serta bantuan keuangan antardaerah.
Sakop menjelaskan bahwa sejumlah isu strategis masih perlu mendapat perhatian, di antaranya percepatan realisasi DAK Fisik tahap II, penyaluran DAU Specific Grant untuk penggajian formasi PPPK, serta akselerasi belanja daerah dan peningkatan PAD.
