Inilah pola yang berbahaya: pusat menikmati panggung ketika program berhasil, sementara daerah berhadapan langsung dengan rakyat ketika program bermasalah.
Dan jangan lupa, KDMP juga mulai menunjukkan tanda-tanda persoalan di lapangan. Beberapa koperasi yang sudah dibentuk dan diresmikan belum berjalan optimal, bahkan ada yang berhenti beroperasi. Kalau problem ini membesar, siapa yang nanti menanggung bebannya? Lagi-lagi daerah?
Sementara itu, pemerintah daerah sendiri semakin dipaksa kreatif mencari uang. Pemprov DKI, misalnya, merencanakan penerbitan obligasi daerah sekitar Rp3,5 triliun untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.
Obligasi memang bukan dosa. Tetapi ketika kebutuhan pembangunan semakin besar sementara ruang fiskal daerah semakin sempit, fenomena ini patut menjadi alarm. Jangan sampai daerah dibuat miskin kewenangan sekaligus miskin uang.
Yang lebih berbahaya adalah dampak politiknya. Daerah bukan sekadar wilayah administratif. Daerah memiliki sejarah, kepentingan, dan identitas politik sendiri. Karena itu, ketika masyarakat merasa pusat terus mengambil sumber daya, menentukan kebijakan, tetapi tidak cukup hadir ketika masalah muncul, yang terkikis bukan hanya kemampuan APBD.
