Oleh: Bito S. Temmar, Politisi senior
Tanpa terasa, dalam dua dekade terakhir, Indonesia seolah tengah mengalami revitalisasi halus dari pola pikir Orde Baru—terutama dalam urusan relasi pusat dan daerah. Pada masa reformasi, kita membayangkan lahirnya tata kelola baru yang lebih adil, partisipatif, dan memberi ruang bagi kreativitas daerah. Namun realitas yang muncul justru berbeda: azas uniformitas kembali dihidupkan. Prinsip “sepatu ukuran sama untuk kaki yang berbeda” kembali jadi pedoman, meski kita tahu setiap daerah punya karakter, kebutuhan, dan dinamika yang tidak bisa disamakan.
Ironisnya, karena daya kritis pemerintah daerah makin tumpul, prinsip seragam itu kini menjadi fondasi utama formulasi hingga implementasi berbagai kebijakan nasional. Dalam kebijakan perimbangan keuangan, misalnya, hampir seluruh sumber daya keuangan potensial ditarik naik ke Jakarta. Yang tersisa untuk daerah hanyalah remah-remah belaka. Struktur yang timpang ini melahirkan kultur yang sama sekali tidak sehat: budaya “tadah tangan”.
Seperti dikatakan seorang wartawan Inggris, sistem semacam ini melahirkan benevolent despotism yang mematikan kreativitas. Daerah didorong untuk pasif—kerja paling kreatif mereka hanyalah mengajukan proposal anggaran. Setelah anggaran turun, baik eksekutif maupun legislatif justru sibuk menghabiskannya untuk memuaskan dahaga kekuasaan dan selera rente mereka.
