“Kita RUMMI sebagai gerakan taktis perwakilan masyarakat sendiri karena negara kita merupakan negara demokrasi dan kita juga adalah bagian dari masyarakat tersebut akan mengawal kasus ini sampai tuntas karena apa yang telah diperbuat ini juga akan berdampak kepada masyarakat,” tambahnya.
Fadel merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, karena menurutnya, DPRD tidak mampu berbicara tentang transparansi anggaran SMI telah digunakan untuk proyek apa saja dan juga tidak ada hasil evaluasi dari Dinas PUPR Provinsi Maluku terkait beberapa proyek yang gagal di beberapa daerah.
“DPRD Provinsi Maluku sampai hari ini tidak melakukan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai lembaga pengawas, karena proyek ini tidak ada perencanaan dan pengawasan makanya amburadul dan tidak terkoordinir dengan baik di lapangan. Dalah satunya proyek air bersih di Pulau Haruku. Maka dari itu kami akan mengawal kasus ini sampai ke KPK,” pungkasnya. (Nur Fauziah)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
