Dinas Kehutanan Provinsi Maluku turut memaparkan data dan kebijakan terkait tata kelola kawasan hutan, termasuk upaya pengendalian alih fungsi lahan serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Sinkronisasi Pembangunan dan Kelestarian Alam
Saadiah menegaskan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting bagi Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang selaras antara kepentingan ekologis dan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
“Kita ingin memastikan pembangunan di Maluku tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga selaras dengan kelestarian alam dan keberlanjutan sumber daya,” tutup Saadiah.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda reses Komisi V DPR RI di Maluku, yang berfokus pada infrastruktur, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. (Leonard Manuputty)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
