“masalah inikan sudah berulang kali terjadi. Apa yang dilakukan PT Position, PT STS, PT ARA dan PT JAS selama ini, telah mencemari sungai Muria, Teluk Buli dan seterusnya sampai Sagea. Bagi saya ini malapetaka. Ini kiamat kecil bagi orang di Maluku Utara,” jelasnya.
Hasby mengemukakan, setelah muncul pencemaran lingkungan, tabiat perusahaan hanya bernegosiasi itupun lama kelamaan mulai mereka lupa. Apabila kasus serupa terulang, lalu didemo oleh warga tapi mereka lupa lagi dan seterusnya. Menurut Hasby, harus ada penyelesaian yang sifatnya permanen.
Selama ini, perusahan selalu berdalih bahwa mereka memiliki izin yang diberikan pemerintah pusat dan seterusnya. IUP yang diberikan memang di Jakarta, tapi perusahaan beroperasi di daerah. Dan Jakarta justru tidak tauh menauh kondisi di daerah atau Halmahera Timur. Itu sebab, Hasby meminta pemerintah daerah sebagai ujung tombak mengawasi perusahaan yang dianggap bandel.
“Ini torang pe daerah, tong pe tanah kelahiran, tanah leluhur, sapa lagi yang peduli tong pe negeri, kalau bukan selain torang yang peduli. Tanah ini yang kase hidup dan kasih kaya torang, tanah ini di dalamnya kaya tapi torang masyarakat miskin, jadi penonton. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus perhatikan semua investasi yang masuk,” ucapnya.
