Standar keselamatan kendaraan AS memang tinggi. Pengakuan standar ini mempercepat akses pasar dan mengurangi biaya sertifikasi. Namun standar nasional tidak hanya tentang keselamatan. Ia juga berkaitan dengan kondisi jalan lokal, lingkungan tropis, kualitas bahan bakar, dan ekosistem industri domestik.
Standar teknis bukan sekadar prosedur; ia mencerminkan konteks nasional.
Perjanjian ini bahkan menyentuh aspek administratif bea cukai: “…ensure reward of customs officials is not based on a percentage of penalties…” (“memastikan penghargaan bagi petugas bea cukai tidak didasarkan pada persentase sanksi”).
Sekilas ini tampak sebagai reformasi tata kelola yang baik. Sistem insentif berbasis denda dapat menciptakan konflik kepentingan. Banyak negara menghapus skema tersebut demi integritas birokrasi. Namun menarik bahwa pengaturan mekanisme penghargaan pegawai negara muncul dalam perjanjian internasional.
Ini menunjukkan bahwa perjanjian dagang modern tidak hanya mengatur arus barang, tetapi juga tata kelola institusi domestik.
Perjanjian ini juga mengharuskan penerapan praktik regulasi yang baik: “Indonesia shall adopt and implement good regulatory practices…” Terjemahan: “Indonesia harus mengadopsi dan menerapkan praktik regulasi yang baik.”
