Bagi publik, beberapa poin penting patut dicermati:
- Sejauh mana program prioritas dijalankan dengan transparansi? Apakah data perencanaan, tender, pengadaan, dan realisasi anggaran bisa diakses publik?
- Apakah hasil SPI akan diumumkan sebagai bagian dari akuntabilitas?
- Seberapa konsisten Pemprov Malut menindak tegas temuan pengawasan tanpa sekadar retorika?
Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan serius, kunjungan ke KPK bisa dianggap upaya penyelamatan tata kelola. Namun jika tidak, kehadiran pimpinan ke gedung merah putih bisa berubah menjadi lampu kuning: pertanda bahwa sistem pengawasan daerah masih rawan disalahgunakan. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com









