Menurut Faisal, ketimpangan ini kian parah karena kewenangan perizinan pertambangan nikel kini tersentral di pemerintah pusat. Akibatnya, kepala daerah tidak lagi memiliki kuasa untuk menolak proyek yang merusak lingkungan.
“Jadi, kepala daerah yang terlibat sering kali dianggap sebagai badut istana yang hanya menjalankan kepentingan pusat dalam mengeruk SDA di daerahnya,” tegasnya.
5 Bulan yang Membuka Tabir
Selama kurang-lebih lima bulan menjadi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda tampak lebih menonjolkan citra politik dibanding capaian ekologis. Di tengah derasnya laju ekstraktivisme dan perluasan konsesi tambang, suara warga dan aktivis lingkungan justru dibungkam. Harapan akan kepemimpinan yang memihak rakyat kecil dan keberlanjutan lingkungan kini mulai tampak pudar.
Apakah ini awal dari lima tahun masa jabatan yang dikuasai oleh oligarki tambang? Jawabannya, tampaknya mulai terbaca. (***)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
