Porostimur.com, Ternate – Lima bulan sudah Sherly Tjoanda menduduki kursi Gubernur Maluku Utara. Bersama wakilnya, Sarbin Sehe, ia dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025. Dalam kurun itu, publik disuguhi narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dua digit. Namun di balik janji dan konten-konten media sosial yang rapi, realitas ekologis justru menunjukkan sebaliknya: kerusakan lingkungan meluas dan warga kian terpinggirkan.
Dalam berbagai pernyataannya, Sherly tampil sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi investasi. Dalam sebuah wawancara pada 25 Mei 2025, ia menyatakan, “Karena investasi harus dijaga agar iklimnya stabil. Keamanan stabil itu penting untuk kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap dua digit.”
Pernyataan tersebut menunjukkan prioritas pemerintahannya yang lebih berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan keselamatan warga dan lingkungan hidup. Berbagai pihak menilai Sherly tak ubahnya sebagai centeng korporasi sekaligus pelaku bisnis tambang yang aktif, termasuk di wilayah-wilayah konflik.
Bisnis di Atas Derita Warga
Di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, perusahaan tambang nikel milik Sherly, PT Wijaya Karya, diduga menyerobot lahan warga. Informasi ini mencuat pada 20 Mei 2025, berbarengan dengan kabar bahwa perusahaan tersebut memperoleh perpanjangan izin operasi dari Kementerian ESDM. Dugaan konflik kepentingan pun menguat, karena keputusan itu terjadi ketika Sherly sudah menjabat sebagai gubernur.
