Soal Pembelian Mobil Dinas Gubernur Maluku, Murad dan Anak Buahnya Beda Pendapat

oleh -1.364 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Warga Maluku beberapa hari terakhir dibuat bingung dengan gonjang-ganjing tentang pembelian mobil dinas gubernur yang konon merupakan mobil bekas keluaran tahun 2019.

Gubernur Maluku Murad Ismail, yang merasa terpojok, buru-buru melakukan klarifikasi di hadapan publik, Ia bahkan mengancam akan mempolisikan salah satu media di daerah ini yang menurunkan laporan dugaan patgulipat itu.

Murad bilang, tudingan mobil Lexus LX-570, bekas yang dialamatkan seolah-olah dibeli dari miliknya (mobil pribadinya), sama sekali tidak benar.

“Mobil dibeli baru. Yang katakan mobil bekas dan punya saya itu, siapa? Kita buktikan nanti. Makanya saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kita laporkan biar diproses sekaligus dibuktikan terkait dengan semua tudingan itu,” tegas Murad Ismail, seperti dilansir Kabartimurnews, Selasa (27/4/2021).

Menurut Murad, pengadaan mobil sudah sejak dirinya terpilih sebagai gubernur. Anggaran ada. Hanya saja, pada saat itu, keuangan Pemprov Maluku defisit.

“Saya kemudian sarankan agar anggaran tersebut tidak direalisasikan untuk pembayaran mobil dimaksud. Saya gunakan dana pribadi untuk membayar mobil baru itu,” papar Murad.

Pembayaran gunakan dana pribadi pertimbangannya karena defisit anggaran awal-awalnya dirinya memimpin.

Setelah Maluku keluar dari defisit dan frovit direalisasikan anggaran pengadaan mobil itu.

Baca Juga  Gegana Maluku Hujani Halong dan Galala dengan Cairan Disinfektan

“Itu semua sudah melalui audit BPK RI, dan tidak ada masalah dengan keuangan. Tidak ada korupsi. Lantas salahnya dimana bos,” tanya Murad.

Dia bilang, selaku mantan aparat penegak hukum, dirinya paham terkait mekanisme itu. “Semua jalan sudah dikonsultasikan lengkap menyangkut dampak hukumnya. Saya mantan aparat penegak hukum. Jadi saya paham itu,” tegasnya.

Murad bahkan menuding opini berita pengadaan mobil bekas ini sengaja digiring untuk menyudutkan dirinya. “Mereka ini tidak paham kronologisnya kemudian mempolitisasi masalah yang sebetulnya tidak ada. Kan tidak ada mobil bekas, yang ada mobil baru. Kalau dibilang bekas ya karena mereka tidak tahu yang sebetulnya,” kata Murad.

Terkait itu, lanjut dia, sebetulnya audit BPK RI, bisa jadi fakta bahwa apa yang diributkan itu tidak benar.

“Sudalah, kita buktikan saja semua tudingan itu dijalur hukum. Kan, mereka bilang itu mobil bekas saya. Tunjukan buktinya nanti di hadapan hukum. Saya sudah siapkan Tim Hukum untuk melaporkan masalah ini untuk diproses tuntas, biar tidak jadi fitnah,” tutup Murad. 

Sayangnya pernyataan Murad itu bertolak belakang dengan keterangan anak buahnya sendiri.

Baca Juga  Tingkatkan kualitas kaders, SC-MU  gelar Pelatihan Menulis

Mengutip Siwalima, Kepala Badan Penghubung Pro­vinsi Maluku, Saiful Indra Patta, mengaku bahwa mobil Lexus LX-570 tersebut adalah mobil seken atau bekas.

“Betul ada pengadaan empat unit kenderaan dinas Gubernur dan Wa­kil Gubernur Maluku, 3 untuk gu­ber­nur dan 1 unit un­tuk wagub. Tetapi saya pasti­kan tidak benar satu unit merek Lexsus itu milik Gubernur, saya pastikan itu tidak benar,” jelas Patta mengutip Siwalima.

Kendati demikian, Patta tidak be­rani menyebutkan atas nama siapa mobil itu terdaftar.

Dikatakannya, sebelum melakukan pembelian mobil, pihaknya sudah lebih dahulu memperhatikan doku­men dan kelengkapan administrasi­nya, baik itu STNK maupun BPKB.

Saya pastikan itu tidak benar, karena kita harus lihat administrasi STNK dan BPKB, kita pastikan me­mang tidak ada sebutan nama beliau. Jadi tidak ada dan saya berpatokan pada STNK dan BPKB,” tegasnya.

Dikejar soal nama pemilik mobil tersebut, Patta tidak mau menjawabnya. “Itu mobil bekas Iya, tetapi itu mobil beliau atau bukan, saya tidak tahu,” ulangnya lagi.

Untuk diketahui, Pengadaan Ken­da­raan Dinas Mobil Jabatan Gubernur di Ambon, senilai Rp.3 Miliar merupakan proyek yang menggunakan APBD Tahun 2020 dengan kode 14342288.

Hal yang juga cukup aneh adalah, di dalam dokumen resmi seperti yang tertera di laman www.lpse.ma­lukuprov.go.id, pengadaan mobil dinas ini, penanga­nan­nya dilakukan oleh Badan Penghu­bung Provinsi Maluku di Jakarta.

Baca Juga  Panglima dan Kapolri Beri Arahan Khusus Kepada Anggota TNI-Polri yang Bertugas di Papua

Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, pengadaan serupa selalu ditangani oleh Biro Umum Pemprov Maluku.

Proses pengadaannya juga dinilai melenceng dari aturan, karena dilakukan melalui meka­nisme penunjukan langsung, alias tanpa tender sama sekali.

Padahal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan yang nilainya di atas Rp. 200 juta, semestinya dilakukan melalui pelelangan umum, bukan penunjukan langsung seperti yang dilakukan Pemprov Maluku.

Pada Pasal 38 Perpres tersebut dijelaskan bahwa: Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kons­truksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

  1. E-purchasing;
  2. Pengadaan Langsung;
  3. Penunjukan Langsung;
  4. Tender Cepat;
  5. Tender.

E-purchasing sebagaimana di­mak­­sud pada ayat (1) huruf a) di­lak­sanakan untuk Barang/Peker­jaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Pengadaan Langsung sebagai­mana dimaksud pada ayat (1) huruf b) dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain­nya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penunjukan Langsung sebagai­mana dimaksud pada ayat (1) huruf c) dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain­nya dalam keadaan tertentu.

(tim/katim/siwalima)

No More Posts Available.

No more pages to load.