Soal Rekomendasi Gubernur Maluku terkait Pemilihan Rektor UKIM, ini Kata Bito Temmar

oleh -1.093 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Saat aktor partisan masuk kembali ke dunia kampus, pasti semua berubah. Atmosfir penyelenggaraan ilmu berubah secara diameteral karena politik praktis beroperasi tanpa kendali. Hal ini dikatakan politisi senior Maluku, Drs. Bitzael Silvester Temmar di Ambon.

Kepada porostimur.com, Sabtu (8/7/2021), politisi gaek yang akrab disapa Bito Temmar ini mengatakan, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kontraksi aneh, di mana rektor sebagai aktor politik mengelola kampus.

“Masih segar di ingatan bahwa salah seorang warek diganti tanpa mengindahkan proses dan prosedur standar yang berlaku. Anehnya, semua elemen di kampus universitas ini seperti mati lemas. Tak ada satu pun elemen di kampus ini yang bereaksi mempertanyakan kesalahan seperti ini. Semua menerima pemberhentian yang salah kaprah seperti ini sebagai sesuatu yang lumrah. Jadi sebenarnya kultur kooptasi sudah sejak lama melembaga dan mewataki banyak aktor kita,” beber Temmar.

Baca Juga  Tiga Atlit Asal Bitung Bawa Nama Sulut di Pra PON 2020, Gunakan Dana Pribadi

“Kultur seperti ini selain membodohi, salah satu dampak parmanen yang dengan mudah kita saksikan di seantero Maluku adalah apa yang oleh sejumlah ilmuwan politik di dunia ketiga disebut sebagai “mayoritas bisu”, imbuhnya.

Bito menjelaskan, karena represi dan kooptasi begitu intens, warga kebanyakan traumatik, kemudian memilih bisu terhadap problem-problem publik.

“Saya pikir ini yang sedang terjadi di seantero Maluku. Jadi surat rekomendasi gubernur yang kemudian menjadi viral saat ini mesti dimengerti dengan perspektif seperti yang saya jelaskan. Bahwa ada saja yang “meminjam” tangan gubernur untuk urusan internal kampus UKIM,” tukas Bito

“Lantas pihak mana yang patut dipersalahkan?. Gubernurkah?. Atau malah yang meminjam tangan gubernur?. Saya sendiri tidak cukup punya alasan untuk menyalahkan gubernur. Sebagai aktor politik, lumrah kalau mengeluarkan rekomendasi seperti itu. Yang pantas dicibir dan dicemooh adalah mereka yang gemar meminjam tangan kekuasaan untuk mewujudkan ambisi dan nafsu ingin berkuasa,” sambungnya.

Baca Juga  Polda Maluku Tahap II Tersangka Penipuan, Ketua dan Sekretaris YAB

Mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Dua periode ini mengatakan, mereka yang terlihat dalam kong kalikong rekomendaai ini dapat dikualifikasikan sebagai “tiran berbaju demokrasi”.

“Mereka ini sangat berbahaya. Dan di negeri ini kaum tiran ini sudah meluber di seantero wilayah dan karena itu patut diwaspadai,” tukasnya.

Bito bilang, ada blessing dibalik surat rekomendasi ini. Oleh Sebab itu, MPH Sinode GPM periode ini sudah saatnya mengakhiri kebiasaan kooptasi yang dimulai dari pemilihan rektor yang akan datang.

“Delegasikan penuh wewenang memilih rektor, dekan dan seterusnya kepada senat universitas atau fakultas. Jangan lagi seperti lalu-lalu, MPH menjadi palu godam. Mengapa?. Kultur kooptasi itu ahistoris prostantisme. Malu dong kalau GPM mengklaim diri protestan tapi berwatak kooptatif,” kata Temmar.

Baca Juga  Banjir Dukungan Sebagai Calon Gubernur Maluku, Rahawarin: Saya Tidak Bisa Larang Hak Demokrasi Rakyat

“Kalau semua elit GPM mengerti sejarah protestantisme, harusnya GPM mengonstruksi dirinya sebagai laboratorium demokrasi lokal di Maluku,” pungkasnya. (keket)

No More Posts Available.

No more pages to load.