Soroti Dukungan Jokowi 3 Periode, Perludem Ungkap Strategi Jahat Negara Otoriter, Salah Satunya Bikin Presiden Boneka

oleh -59 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni membongkar strategi pihak-pihak yang ingin menghindari adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal itu terlihat dari adanya keinginan Asosiasi Pemerintah Desan Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mendeklarasikan Presiden Joko Widodo 3 periode. 

Titi mengatakan, dengan adanya deklarasi semacam dilakukan APDESI tersebut sengaja dilakukan untuk membangun narasi populis kepemimpinan. 

“(Banyak deklarasi), iya karena memang narasi yang ingin dibangun adalah populisme kepemimpinan yang itu akan menjadi legitimasi kebutuhan-kebutuhan untuk penundaan pemilu memperpanjang masa jabatan atau pun tiga periode,” kata Titi dalam diskusi bertajuk ‘Gaduh Siasat Politik Tunda Pemilu’, Rabu (30/3/2022). 

Titi mengatakan, adanya deklarasi untuk mendukung presiden 3 periode memang merupakan strategi. Menurutnya, strategi itu biasanya digunakan oleh negara-negara otoriter yang ingin menghindari pembatasan masa jabatan. 

“Jadi pembatasan masa jabatan presiden itu bisa dilakukan, satu dilakukan amandemen konstitusi, yang kedua membuat konstitusi baru, yang ketiga itu jadi presiden penempatan presiden boneka gitu ya yang menjalankan kekuasaan dikendalikan oleh orang di belakang dia. Yang terakhir itu delay election menunda pemilu,” tuturnya. 

Baca Juga  Kapolda Maluku Vicon Terkait Penerapan UU ITE

“Jadi memang ada beberapa cara-cara yang dilakukan untuk menghindati pembatasan masa jabatan,” sambungnya. 

Titi juga mengungkap adanya strategi lain untuk melanggengkan kekuasaan tersebut, yakni dengan memanfaatkan putusan pengadilan. Strategi-strategi itu dilakukan dengan membangun narasi populisme kepemimpinan, jadi Presiden digambarkan seolah bekinerja baik dan masih dibutuhkan. 

Namun ia mewanti-wanti, jika strategi tersebut terus dilakukan maka hanya akan berujung terjadinya krisis demokrasi. 

“Tetapi sekali lagi kalau kita belajar dari banyak negara strategi-strategi tu berujung pada krisis demokrasi contohnya di Guinea presiden 3 periode kemudian diikuti oleh kudeta militer ini yang kemudian kita tidak menghendaki itu,” tandasnya. (red/suara)

No More Posts Available.

No more pages to load.