Porostimur.com, Ambon – Sejumlah warga Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, meminta adanya transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) selama periode 2019–2024. Warga juga mendesak aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah disampaikan terkait dugaan persoalan pengelolaan anggaran desa.
Desakan tersebut muncul karena masyarakat mengaku belum memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan maupun penjelasan terkait realisasi sejumlah program yang dibiayai melalui Dana Desa.
Warga Pertanyakan Realisasi Program Desa
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, terdapat sejumlah program pembangunan dan belanja desa yang dalam laporan disebut telah dilaksanakan, namun menurut mereka belum sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan masyarakat hanya menginginkan adanya kepastian dan keterbukaan terkait penggunaan anggaran desa.
“Kami berharap ada penjelasan yang jelas dan tindak lanjut dari pihak berwenang,” ujarnya.
Warga juga meminta pemerintah desa membuka informasi mengenai administrasi keuangan, termasuk kesesuaian antara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan kondisi riil di lapangan.
